5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

Blog Article

The board can follow up on such a detection by conducting investigative audit, both based on its initiative or the requests of legislation enforcement officers, he spelled out.

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Also, he has participated in quite a few Intercontinental workshops and classes and has contributed being a speaker in Intercontinental message boards, like the United Nations conferences on SDGs and in the INTOSAI Congress.

In relation for the establishment, the part of the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair from the UN IAAC can reinforce BPK's determination in supporting the optimization of Indonesian international coverage and improve the picture with the BPK as an establishment with competencies regarded at the Intercontinental degree.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.

Usually, the requests are from law enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted.

IDI's Board is composed of ten associates from distinct supreme audit institutions. Get to find out them superior in our "Meet the Board" collection.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "

Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan get more info masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.

The recently sworn-in lawmakers at Residence Commission III, overseeing lawful, human legal rights and protection affairs, will display the candidates and approve fifty percent of these afterwards this yr before the tenure with the incumbent KPK commissioners involves an end in December.